Kajian Regulasi Pengawasan Manufaktur Komponen PLTN | Prosiding SKN 2023

Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di masa mendatang di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi karena keterbatasan energi fosil dan tuntutan zero carbon emission. BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran di Indonesia memikul tanggung jawab utama dalam menyiapkan infrastruktur pengawasan PLTN, termasuk aspek regulasi. Permasalahannya adalah bel…

Analisis dan Evaluasi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 untuk Mendu…

Sesuai dengan amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan Undang-Undang merupakan bagian dari proses pembentukan UndangUndang yang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam Pasal …

Assessment of the Impact of the Revision of SSR-6 2012 to SSR-6 2018 to Indon…

Indonesia has published the regulation on Safety and Security on the Transport of Radioactive Materials since 2015, Government Regulation No. 58 in 2015 (GR 58/2015). This regulation adopted the IAEA-specific safety regulation (SSR) No. 6 in 2012, which was revised with the SSR-6 revision (SSR-6 (rev.1)) in 2018. The change made in the SSR-6 (rev.1) needs to be analyzed as the basis of the nece…

Kerangka Regulasi Instalasi Nuklir

Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta memahami kerangka standar keselamatan internasional dan kerangka regulasi nasional ketenaganukliran serta pertanggungjawaban nuklir. – Peserta dapat memahami kerangka standar keselamatan nuklir IAEA – Peserta dapat memahami kerangka peraturan perundang-undangan ketenaganukliran di Indonesia – Peserta dapat memahami pertanggungjawaban kerugi…

Perspektif Regulasi Pembangkit Daya Nuklir di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 61p.:illus, 24cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 UGM P