Dalam rangka menyambut pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia yang direncanakan mulai tahun 2032, BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) tengah mempersiapkan infrastruktur pengawasan untuk memastikan keselamatan dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN. Salah satu fokus utama adalah inspeksi manufaktur terhadap vendor komponen PLTN. Berdasarkan kajian pend…
Reaktor Kartini, salah satu reaktor riset di Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terus berinovasi melalui layanan Internet Reactor Laboratory (IRL). Layanan ini dirancang untuk pembelajaran teknologi nuklir berbasis daring dan memungkinkan eksperimen reaktor dilakukan secara virtual. Dalam survei terba…
Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Pengawasan Tenaga Nuklir Volume 4, Nomor 2, Desember 2024, mengungkapkan pengembangan metode inovatif untuk mendeteksi kontaminasi radiasi 131I di organ tiroid staf kedokteran nuklir. Penelitian ini memperkenalkan teknik kalibrasi surveimeter menggunakan fantom antropomorfik tiroid berbasis 3D printing, sebuah terobosan untuk mempercepat dan meni…
Dalam buku "Solusi Bersih untuk Udara Bersih: Peran Teknologi Nuklir dalam Mengurangi Pencemaran Udara",* pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang mengharukan tentang dampak memilukan pencemaran udara, terutama di Indonesia. Data dan fakta yang disajikan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini bagi masyarakat, mulai dari lonjakan kasus penyakit pernapasan hingga tercemarnya lingkungan hidup …
Nuklir, selama ini merupakan sebuah kata yang sangat menakutkan bagi sebagian orang, meskipun orang tersebut terpelajar. Apalagi sejak adanya peristiwa kecelakaan nuklir Chernobyl dan Fukusima. Padahal, kalau saja kita mau sedikit menengok sejarah, ternyata Indonesia sudah mulai membangun suatu reaktor Nuklir di kota Bandung yang peletakan batu pertamanya dila-kukan oleh Presiden RI yang pertam…
Makalah ini membahas tentang analisis kerangka hukum kebijakan pertahanan Indonesia dalam rangka persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di negara ini. PLTN merupakan salah satu opsi energi bersih yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya energi dan kebutuhan listrik nasional. Namun, pengembangan PLTN juga memerlukan kebijakan d…
Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan penggunaan aplikasi baru berupa aplikasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kelanjutan dari telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.11 Tahun 2021. Sejalan dengan terus dikembangkannya cara-cara dalam mengakomodasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemb…
Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di masa mendatang di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi karena keterbatasan energi fosil dan tuntutan zero carbon emission. BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran di Indonesia memikul tanggung jawab utama dalam menyiapkan infrastruktur pengawasan PLTN, termasuk aspek regulasi. Permasalahannya adalah bel…
Sesuai dengan amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan Undang-Undang merupakan bagian dari proses pembentukan UndangUndang yang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam Pasal …
Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan tenaga nuklir di Indonesia sudah banyak dilakukan melalui berbagai media. Artikel, website, youtube bahkan pemberitaan media massa. Hanya saja sampai saat ini yang mengetahui hanya golongan masyarakat tertentu yang terlibat secara langsung, baik peneliti, pengguna, penerima manfaat ataupun pengawas. Sementara masyarakat umum di Indonesia masih banyak yang…