Kajian dilakukan melalui pengolahan data dari dua sumber yakni berbagai literatur dan hasil survei nasional (bekerjasama dengan instansi berkompeten) . Dengan cara ini telah dipilih informasi penting dari sudut pandang kebutuhan utama pengawasan TENORM. (Jml)
Pedoman Teknis ini dapat digunakan bagi pengguna dalam memenuhi persyaratan proteksi radiasi yang merupakan salah satu persyaratan keselamatan radiasi.
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
Penyusunan modul ini bertujuan menyediakan materi yang baku dan standar, meskipun dalam pemanfaatannya dimungkinkan untuk direvisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion, terdiri 9 Bab, 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Seri Peraturan Perundangan Nuklir berjudul Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1999 Tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir sejumlah 14 halaman berisikan mengenai Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (AR)
Kajian ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN di bidang instalasi nuklir merupakan bagian dari kajian teknis tentang proteksi radiasi dan pengelolaan limbah radioaktif pada pengoperasian reaktor daya, dan diperlukan sebagai pedoman penyusunan program proteksi radiasi pada pengoperasian reaktor daya dan fokus utama pada kajian ini meliputi pr…
Pengkajian ini adalah mengantisipasi adanya suatu sistem bila terjadi gangguan suplai daya listrik dalam pengoperasian suatu reaktor daya. Sistem daya listrik ini dapat diperoleh baik dari luar tapak misalnya pasokan dari Perusahaan Listrik Negara maupun dari dalam instalasi itu sendiri yang berguna sebagai pendukung dari sistem luar tapak. (Jml)
Penyusunan Modul Pelatihan Inspektur Pratama Tingkat I bertujuan menyediakan mteri yang baku dan standar, meskipun dalam pemanfaatannya dimungkinkan untuk direvisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pelatihan Inspektur untuk tahun 2005 ini adalah yang pertama kali dilakukan, sehingga modul yang disusun adalah merupakan materi pelatihan standar yang pertama kali disusun. Namun mesiki m…
Pada tahun 2013 segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Bapeten telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Hal ini sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Bapeten untuk memperbaiki kinerja dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi dan implementasi good governance di lingkungan Bapeten. (Jml)