Resolusi No. 57/169: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 20…

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang korupsi atau United Convention Against Corruption telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan resolusi Nomor 57/16 telah mengadopsi draf Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangan…

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. …

Berisi kumpulan peraturan perundangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Membangun Kebersamaan dalam Pemberantasan Korupsi

Berisi Strategi Pemberntasan Korupsi di Indonesia serta Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur Tugas dan Wewenang KPK. (Jml)

Integrito, Vol. 44/VII/Mar-Apr 2015

Integrito (Membangun Negeri Tanpa Korupsi), Vol. 45/VII/ Mei – Juni 2015

Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggar…

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…