Buku ini berisikan Himpunan Peraturan Peraturan Negara Triwulan III Tahun 1979 oleh Sekretatiat Negara Republik Indonesia. Buku sejumlah 332 halaman ini memiliki daftar Undang-Undang Republik Indonesia, seperti UU RI nomor 3 Tahun 1979 tanggal 29 Juni 1979 Tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belajanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979. (AR)
Seiring berjalannya waktu, kini pers semakin memahami bahwa pelayanan publik yang semakin berkualitas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memang pantas ditampilkan sebagai berita. Hal ini terbukti, dalam tahun 2007 saja, begitu banyak media yang memahami betapa pentingnya membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan, yang antara lain dengan menginformasikan berbagai kemajuan yang tel…
Buku ini berisi kegiatan dari program utama Kementerian Negara PAN yaitu peningkatan pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, dan penyelesaian masalah pegawai honorer, PHL, dan PTT. Buku ini lebih banyak menampilkan gambar-gambar sekitar 60 – 70 %. (Jml)
Buku ini berisi upaya kementerian Negara PAN untuk memberikan gambaran tentang banyaknya daerah yang sudah berbenah, banyaknya instansi pemerintah yang sudah berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga sangat serius dan konsisten dalam memperbaiki iklim investasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik. (Jml)
Berisi hasil rapat kerja propernas penyelenggara negara bidang pemerintahan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2001 oleh Kantor Menteri Negara PAN yang dihadiri oleh 194 pejabat dari 53 instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan program, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian serta pelayanan publik. (Jml)
Buku ini merupakan laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka pemberdayaan aparatur yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Dalam kurun waktu 10 tahun orde reformasi bergulir, dan 5 tahun masa pengabdian Dr. Taufik Effendi MBA sebagai Menag PAN, untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, seringkali dijumpai pengalaman berharga tentang bagaimana…
Pedoman umum bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi adalah sumber referensi dari acuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pedoman ini juga merupakan sumber dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari aktvitas reformasi birokrasi yang disusun secara terpisah.
Berisi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2008 oleh Menteri Negara PAN selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, Taufiq Effendi. (Jml)