Buku Ensiklopedi Hukum Islam terdiri dari 6 jilid, mencapai 2.206 halaman dan memuat 846 entri. Sejumlah entri dilengkapi pula dengan ilustrasi yang selain dari dokumentasi kami , sejumlah ilustrasi kami dapatkan dari beberapa media cetak, kedutaan-kedutaan besar negara Islam di Jakarta, dan pribadi-pribadi. Pada Jilid 1 terdiri dari Huruf A (ABD) hingga F (FIK). (Jml)
Buku ini membahas tentang kajian konstitusi RI yang berisi persandingan hasil kajian komprehensif terhadap UUD 45 dan perubahan-perubahannya yang telah dilakukan oleh Komisi Konstitusi MPR-RI pada tahun 2004 dan DPD-RI pada tahun 2008. (Jml)
Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai perlindungan masyarakat miskin terhadap akses kesehatan pada konteks desentralisasi. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbitkan dalam buku y…
Membahas tentang Pengkajian terhadap UU No. 33 Tahun 2004
Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian yang berdasarkan hasil kajian dan riset yang diharapkan mampu memaksimalkan hasil kerja DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen di tingkat nasional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. (Jml)
Pusat kajian kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai peta investasi di daerah. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbikan dalam bentuk buku. (Jml)
Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan sebuah terobosan dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. program ini dijalankan tanpa diskriminasi antara anak yang berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu dengan tujuan dana BOS dapat dinikmati oleh semua siswa. (Jml)
Modul 5 Penyusunan Laporan AKIP ini berisi tentang karakteristik pelaporan Akip yang baik dan materi-materi yang dilaporkan dalam Lakip yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah kepada seseorang pejabat publik, berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya. (Jml)