Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR) memerlukan alat manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa Pedoman. Oleh karena itu disusunlah Pedoman Penerapan Sistem Manajemen P2STPFRZR yang merupakan petunjuk umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2STPF…
Pengkajian tentang pengawasan keselamatan, keamanan & safeguards reaktor daya ini menitikberatkan pada analisis tentang potensi bahaya internal yang dapat membahayakan keselamatan pengoperasian reaktor daya diserta dengan analisis desain penanggulangan dan persyaratan standar internasional yang harus diikuti oleh pemohon izin, termasuk data pembanding berdasarkan pengalaman operasi dan regulasi…
Kajian ini ditujukan untuk dapat digunakan di BAPETEN sebagai masukan teknis ilmiah bagi Direktorat Pengaturan, Perijinan, Inspeksi dan unit terkait lain dalam hal pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Pengkajian teknis ini dilaksanakan dalam rangka membuat pedoman format dan content dari kegiatan review keselamatan berkala pada fasilitas Instalasi Nukir Non – reaktor. (Jml)
Pengkajian penerapan budaya keselamatan di instalasi nuklir ini difokuskan pada penyusunan indikator kinerja keselamatan INNR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan pengawasan INNR yang sudah dilakukan oleh BAPETEN, khususnya untuk mendukung kegiatan inspeksi keselamatan INNR. Pada kajian ini juga dilakukan evaluasi implementasi pedoman praktis IAEA mengenai ins…
Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 373/KA/IX/2005 Tentang Penetapan Standar BATAN “Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (SB 77-0001-80:2005) beserta lampirannya ini diterbitkan tanggal 5 September 2005 oleh Kepala BATAN Soedyartomo Soentono). (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, terdiri dari 14 Bab, 39 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada BAPETEN, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi program-program pelatihan untuk tahun 2009 di Pusdiklat BATAN. (Jml)
Pengkajian konsepsi peraturan tentang clearance level untuk instalasi nuklir ini dilakukan melalui dua cara: kajian literatur mengenai prinsip dan pengalaman tingkat klierens di luar negeri dan IAEA, dan survei di fasilitas penghasil / pengelola limbah padat di BATAN, Wakil Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Inspeksi BAPETEN, staf P3KRBiN, P3TM, P3TkN dan P2PLR BATAN turut serta dalam kegiata…
Prosiding ini memuat 40 makalah yang disajikan dalam sidang posteralah-makalah tersebut berasal dari BAPETEN, BATAN, dan Rumah Sakit. Pada sidang pleno dipresentasikan makalah undangan oleh pakar-pakar dari IAEA, US-Nuclear Regulatory Commission, Atomic Energy of Canada Limited, dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM. (Jml)