Buku ini menyajikan selain tentang satu kurun perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga memberikan gambaran tentang berbagai aspek penting, terutama aspek pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Kurun waktu tersebut (1995-2005) merupakan masa yang paling dinamis dan kritis dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. (Jml)
PP RI No. 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Keppres RI No. 61 tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Jml)
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (UYHD). (Jml)
Buku ini berisi Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, Buku II, terdiri 3 bagian: (1) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (3) dan Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Jml)
Berisi 4 Bab yaitu Bab I. Pendahuluan; Bab II. Bidang Politik dan Keamanan; Bab III. Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan Bab IV. Bidang Kesejahteraan Rakyat. (Jml)
Berisi 6 Bagian, yaitu : Bagian Pertama : Umum; Bagian Kedua : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Bagian Ketiga : Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian Keempat : Agenda Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Kelima : Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan; dan Bagian Keenam : Penutup. (Jml)
Memuat hasil analisa, buah pikiran serta opini, dari sejumlah tokoh-tokoh nasional, yang terkait dengan perkembangan-perkembangan baru dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pembinaan semangat kebangsaan yang cukup komprehensif, yaitu mencakup bahasan di bidang politik, ekonomi, pembinaan karakter, kemandirian bangsa, reformasi birokrasi, penegakan hukum dn lain-lain. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri 16 Bab, 240 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 14 Bab, 110 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)