-
RAPBN 2006 merupakan RAPBN pertama yang disusun berdasarkan semangat visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-2009). Secara yuridis RAPBN 2006 merupakan perwujudan amanat konstitusi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. RAPBN 2006 juga disusun berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 T…
Buku ini berisi Rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2007, Buku I: Prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, subyek yang dibahas: (1) Pendahuluan; (2) Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2007; (3) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; (4) Kaidah pelaksanaan; (5) Penutup. (Jml)
Berisi draft rencana pembangunan jangka menengah nasional meliputi : Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional; Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yng Aman dan Damai; Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat; Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan; dan Bagian VI: Penutup. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku II, terdiri dari 9 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166/KET/8/1994 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN. (Jml)
Buku ini berisi Rencana pembangunan jangka menengah nasional, terdiri dari 6 Bagian, dengan subyek yang dibahas: (1) Permasalahan dan agenda pembangunan nasional 2004-2009; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (3) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (4) Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat; (5) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan; dan Penutu…
Berbagai kejadian bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, semakin mendorong dan memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke arah upaya preventif. Bukti lain dari keseriusan Pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana adalah ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas nasional dalam…
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari 14 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)