Berisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan yaitu : 1. Pembangunan sistem informasi manajemen database terpadu RDBMS dan sistem jaringan intranet/internet; 2. Pengembangan sistem informasi pemasyarakatan dalam pengawasan pemanfataan tenaga nuklir; 3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM; 4. Penyusunan sistem perencanaan program anggaran dan pelaporan pemerintahan; dan 5. Kerjasama …
Buku Kajian Tentang Perekonomian Indonesia ini sudah yang keempat kalinya, diawali dengan : Menatap ke Depan Perekonomian Nasional (1999), kemudian disusul oleh Perekonomian Indonesia Tahun 2001: Prospek dan Kebijakan dan Perekonomian Indonesia Tahun 2002: Prospek dan Kebijakan. Studi-studi tersebut mewarnai penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000 – 2004) dan APBN TA 2000. (JmL)
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cermin atas performa penyelenggaraan pemeintahan , begitu sebaliknya Selain itu kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berk…
Sesuai dengan ketentuan, Bappenas sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara Diklat Perencanaan, mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme perencana, agar kapasitas institusi perencanaan di seluruh Indonesia juga meningkat, sehingga rencana yang dihasilkannya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. (Jml)
Membahas masalah birokrasi yang handal yang merupakan tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, yang mengharapkan agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. (Jml)
Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis , dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani . Tata kepemerintahan yang baik , terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). (Jml)