Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah, Suplemen 6

Berisi : 11 buah UU RI dan Perubahannya tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten baru di Indonesia; 5 buah PP RI yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah; 7 buah Keppres RI; 3 buah Inpres RI; dan 14 buah Per/Kep Mendagri RI. Serta 1 buah UU RI No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara; 2 buah PP RI yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 1 buah Keppres RI; 7 buah Kep. Mendagri R…

Buku Pegangan 2006: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Buku ini memuat sambutan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang pada intinya menyatakan bahwa dalam masa transisi ini telah menghasilakn banyak hal yang positif. Namun harus diakui bahwa perjalanan masih panjang untuk sampai pada tahapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang optimal. (Jml)

Laporan Capaian 4 (Empat) Tahun Kementerian Dalam Negeri, Oktober 2014 – Ok…

-

Data Pokok Kemdagri Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengg…

Buku ini berisikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Di dalamnya terdapat 41 pasal dan IX Bab yang disahkan pada 2 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. Dilengkapi juga oleh penjelasannya mengenai pasal demi pasal dI PP tersebut. (AR)

DATA POKOK KEMENDAGRI TAHUN 2016

Data Pokok Kemendagri adalah Data Pokok yang datanya bersumber darI Dua Belas (12) Program lingkup Kementerian Dalam Negeri yang disajikan dalam bentuk angka, Grafik dan Geographic Information System (GIS). Data Pokok Kemendagri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 dimana cakupan tugasnya adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan admin…

Pedoman Praktis Manajemen Krisis: Tinjauan dari Perspektif Humas (Public Rela…

Buku ini berisi materi kehumasan yang selain untuk bahan pegangan bagi para praktisi kehumasan pemerintah, juga dimaksudkan sebagai manifestasi kepedulian profesi kehumasan terhadap perkembangan penanganan krisis ekonomi di tanah air yang terkesan berjalan lamban.. Buku pedoman ini disusun sebagai pedoman praktis penanggulangan krisis. (Jml)

Hasil-hasil Pembangunan Pekerjaaan Umum Tahun 2005 - 2009, Bagian 2 Pulau Sum…

Buku ini berisi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Departemen Pekerjaan Umum selama kurun waktu 2005 – 2009 di Pulau Sumatera, baik dalam penyediaan infrastruktur PU (Infrastruktur SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya) yang telah dibangun dalam bingkai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Jml)

Hasil-hasil Pembangunan Pekerjaan Umum Tahun 2005 - 2009: Bagian 3 Pulau Jawa

Buku ini berisi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Departemen Pekerjaan Umum selama kurun waktu 2005 – 2009 di Pulau Jawa, baik dalam penyediaan infrastruktur PU (Infrastruktur SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya) yang telah dibangun dalam bingkai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Jml)

Hasil-hasil Pembangunan Pekerjaan Umum Tahun 2005 - 2009: Bagian 4 Pulau Kali…

Buku ini berisi gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Departemen Pekerjaan Umum selama kurun waktu 2005 – 2009 di Pulau Kalimantan, baik dalam penyediaan infrastruktur PU (Infrastruktur SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya) yang telah dibangun dalam bingkai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Jml)