Dalam pembangunan reaktor daya dengan desain baru, vendor reaktor daya berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam proses perizinannya yang dapat mengakibatkan gagal dibangunnya reaktor yang direncanakan. Untuk mengatasi ketidakpastian perizinan bagi reaktor dengan desain baru dapat dipertimbangkan untuk mengimplementasikan pre-licensing dalam sistema perizinan reaktor daya. Telah dilakukan tinj…
Kajian identifikasi ketentuan keselamatan dalam desain teras reaktor daya merupakan hal yang penting dilakukan guna mendukung penyusunan peraturan Kepala BAPETEN tentang Desain Teras Reaktor Daya. Teras reaktor daya merupakan tempat yang digunakan untuk proses reaksi inti berantai yang terkendali. Teras reaktor menjadi sumber potensi bahaya utama reaktor karena pembangkitan panas dan radiasi be…
Kebijakan moratorium secara nasional dan kebijakan Zero Growth pemerintah telah menimbulkan adanya kesenjangan jumlah kebutuhan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir di BATAN, mempekerjakan kembali Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Purnabakti menjadi pertimbangan untuk menutupi kesenjangan tersebut. Namun sebelum Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Purnabakti dipekerjakan kembali maka perlu dikaji…
Keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi merupakan salah satu hal penting di dalam pengembangan PLTN di suatu negara. Di Indonesia keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi masih menjadi hal yang kurang dan perlu ditingkatkan. Untuk Mengatasi rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi dalam program pembangunan PLTN, badan pengawas dapat mempertimbangkan untuk mene…
Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention). Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) memiliki banyak manfaat signifikan bagi suatu negara, namun pembangunan mega proyek seperti PLTN tidak lepas dari dampak terhadap lingkungan hidup yang bersifat lintas batas/transboundary. Untuk mempertimbangkan dampak li…