Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan dan persaingan global yang semakin tinggi, Lembaga penelitian harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas risetnya. Untik mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pembiayaan yang layak, fasilitas penelitian yang bermutu, dan sumber daya manusia yang berkuaitas serta tindak lanjut hasil penelitian yang dapat dijual ke I…
Buku ini terdiri dari: (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah; (2) Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara; (3) Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara; (4) Permenkeu Nomor 120.PMK.06/2007 tentang Penatausahaan baran…
Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, dilengkapi: Harga satuan umum tahun anggaran 2005; Petunjuk teknis pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2005; Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005. (Jml)
Berisi PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri: Pengantar standar akuntansi pemerintahan, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; Penyajian laporan keuangan; Laporan realissi anggaran; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Akuntansi persediaan; Akuntansi investasi; Akuntansi aset tetap; Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Akuntansi kewajiban; …
-
Berisi Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia (Ham) meliputi: (1) Peraturan di bidang KKN terdiri: 2 buah TAP MPR; 3 buah UU RI; 8 buah PP RI; 3 buah Keppres RI; dan 9 buah Inpres RI; (2) Peraturan di bidang HAM terdiri: 1 buah TAP MPR; 2 buah UU Ri; 1 buah PP Pengganti UU; dan 4 buah Keppres RI. (Jml)
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…