Buku ini berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004/2009; PP RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keppres No. 8 Thn 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan UU RI No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. (Jml)
Buku ini berisi PP RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; SPB Menteri Agama dan Mendagri; PP RI Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Mendagri RI Nomor 6 Tahun 2007; PP RI Nomor 21 Tahun 2007; Pidato Presiden RI pada awal tahun 2007; Pengarahan Mendagri RI Nomor 300/967/SJ tgl 25 April 2005. (Jml)
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : 3 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran : No. SE-11/A/51/0194, No. SE-12/A/51/0194, dan No. SE-13/A/51/0294. (Jml)
Berisi : 2 buah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 5 buah UU RI; 10 buah PP RI; 1 buah Perpres RI; 7 buah Keppres RI; 10 buah Inspres RI; dan 2 buah Kep. Menkeu RI. (Jml)
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan dan persaingan global yang semakin tinggi, Lembaga penelitian harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas risetnya. Untik mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pembiayaan yang layak, fasilitas penelitian yang bermutu, dan sumber daya manusia yang berkuaitas serta tindak lanjut hasil penelitian yang dapat dijual ke I…
Buku ini terdiri dari: (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah; (2) Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara; (3) Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2007 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik negara; (4) Permenkeu Nomor 120.PMK.06/2007 tentang Penatausahaan baran…
Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, dilengkapi: Harga satuan umum tahun anggaran 2005; Petunjuk teknis pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2005; Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005. (Jml)
Berisi PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri: Pengantar standar akuntansi pemerintahan, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; Penyajian laporan keuangan; Laporan realissi anggaran; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Akuntansi persediaan; Akuntansi investasi; Akuntansi aset tetap; Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Akuntansi kewajiban; …