Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Berisi Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2006, terdiri 19 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)

Berita Negara RI Tahun 2009 No. 151-260

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 IND b

Indonesia Herbal: The Traditional Therapy

The Indonesian natural environment is ripe with potentials. The vast landscape 0f 17.000 islands occupying more than six million squares of internationality recognizable Exclusive Economic Zone, combined with unique formative conditions offer an unparalleled breeding for one of the world's larest biologically diverse environments. It has been found that the Indonesian archipelago contains at le…

Lembaran Negara Republik Indonesia: Buku III Tahun 2008 No. 83-170

-

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan…

Buku ini berisi Lampiran Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 serta Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2003, terdiri 13 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)

Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2004

Buku ini berisi Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004, terdiri 13 Bab: (1) Pendahuluan; (2) Perkembangan ekonomi makro tahun 2004-2006; (3) Pembangunan hukum; (4) Pembangunan ekonomi; (5) Pembangunan politik; (6) Pembangunan bidang agama; (7) Pembangunan pendidikan; (8) Pembangunan sosbud; (9) Pembangunan daerah; (10) Pembangunan SDA dan lingkungan hidup; (11) Pembangunan ha…

KUHAP Lengkap

Berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap disertai dengan Pelaksanaan KUHAP; Pedoman Pelaksanaan KUHAP; dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dengan penjelasannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya. (Jml)

Risiko Apapun Tetap Netral

Pada masa Orde Baru, pegawai negeri sipil senantiasa berada dalam posisi terombang-ambing oleh kepentingan politik sesaat. PNS melalui Korpri tertkooptasi dan menjadi alat politik bagi kemenangan salah satu kekuatan sosial politik. Disis lain, tragisnya Korpri dan seluruh anggotanya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari posisinya tersebut. Bahkan, pada masa tersebut PNS harus rela menyisihkan …

List of Indonesian Development Project and Technical Assistance Proposals

-

Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara RI. Edisi (3) Tahun 2000

-