Membahas masalah mulai dari awal penelitian dan pengembangan mobil listrik Marlip dilakukan hingga proses perkembangan teknologinya meliputi desain kendaraan, sistem penggerak, penyempurnaan dan penciptaan sistem penggerak, rancang bangun sistem transmisi manual dan otomatis, pengadaan sarana uji mobil listrik , litbang sistem kendali mobil listrik, dan litbang sistem charging super cepat. (Jml)
-
-
Buku ini berisi UUD 1945 dilengkapi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Perpres No. 61/2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan legislasi nasional; Perpres No. 68/2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan PP dan rancangan Perpres; Perpres No. 1/2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan per…
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dilengkapi Keputusan Menteri Keuangan antara lain: Alokasi DAK Dana Reboisasi APBN TA 2003 Untuk Tahap I (Pertama); Harga Satuan Umum TA 2004; dan Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Non Dana Reboisasi TA 2004. (Jml)
-
Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Buku ini berisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan; Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. (Jml)
Buku ini berisi Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasannya, terdiri atas VIII Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)