Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara RI Tahun 2015, Jilid 1 berisi : A. Pokok-pokok kepegawaian : UU No. 8/1974 dan penjelasannya; UU No. 43/1999 dan penjelasannya; B. Formasi PNS; C. Pengadaan PNS; D Kenaikan pangkat PNS; E. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; F. Diklat jabatan PNS; G. Pedoman organisasi dan perangkat daerah; H. Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS; I. Jaminan keseh…
Himpunan Peraturan Kepegawaian Negara RI Tahun 2015, Jilid 2 berisi : PP No, 25/2010; PP No. 26/2010; PP No. 27/2010; Kerja Lembur, Uang Lembur, Uang Makan Bagi PNS, dan Standar Biaya Umum Th. 2010; Pemberian Uang Makan Bagi PNS; Perjalanan Dinas PNS Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap; Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Negara; Tunjangan…
Berisi tentang penjabaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dilengkapi juga dengan Undang-undang Bangunan Gedung Beserta Peraturan Pelaksanaan; Undang-undang Jalan Beserta Pe…
Buku ini berisi Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan periode Juli – Desember 2005 terdiri Ketentuan umum dan tata cara perpajakan; Pajak penghasilan; Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. (Jml)
Buku ini berisi himpunan lengkap peraturan cukai tahun 1997, terdiri dari Undang-Undang RI 1 buah; Peraturan Pemerintah RI 5 buah; Keputusan Menkeu RI tahun 1996 24 buah; Keputusan Menkeu RI Tahun 2007 6 buah; Keputusan Ditjen Bea dan Cukai 1 buah; dan Surat Edaran Ditjen Bea dan Cukai 10 buah. (Jml)
Buku ini terdiri dari UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; UU RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Beserta Pelaksanaannya; UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; UU RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian; UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Jml)
Sejak tahun 1969 sampai dengan 1998 Indonesia telah melaksanakan tujuh Pelita, mulai dari Pelita I (1969/1974) hingga Pelita VII (1994/1999), walaupun pada akhir Pelita VII telah terjadi dua pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto kepada Presdien BJ Habibie kemudian kepada Presiden Abdurachman Wahid. GBHN 1998 sebagai Keputusan MPR hasil pemilu 1997 telah diganti dengan GBHN 1999 keputus…
Buku ini memuat Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan tanggal 22 Juni 2009 menggantikan UU No. 14 Tahun 1992 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 ini diharapkan POLRI dapat lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalam memb…
-
The book contains analysis of condition of general election and democracy before the general election, during the general election and after the general Election in Indonesia. In that case we could reveal a lot of things on the general election in Indonesia, particularly during the 1999 general election. (Jml)