Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, melalui booklet Satu Data Indonesia ini tim penyusun ingin menyampaikan isi dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 agar dapat memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan tata kelola data pemerintah yang diatur…
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemeritah dan memuat : Evaluasi RKP 2017, Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan; Tema Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan; Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas termasuk aspek kewilayahan; Sas…
Berisi 10 Bab : 1. Pendahuluan; 2. Kerangka Kebijakan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018; 3. Perkembangan Ekonomi; 4. Perkembangan Sektor Rill; 5. Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 6. Pemerataan dan Kewilayahan; 7. Pengelolaan Kelautan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 8. Pemerataan dan Kewilayahan; 9. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta Refo…
Secara garis besar, lampiran pidato memuat substansi perkembangan pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan. Untuk memberikan gambaran secara utuh, pelaksanaan kegiatan juga dilengkapi dengan permasalahan dan kendala yag dihadapi, serta arah kebijakan dan strategi kebijakan yang diperlukan dalam upaya mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.
Penyusunan Lampiran Pidato Tahun 2023 ini mengacu kepada tujuh agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuh prioritas nasional RKP Tahun 2023. (AR)
Buku Kajian Tentang Perekonomian Indonesia ini sudah yang keempat kalinya, diawali dengan : Menatap ke Depan Perekonomian Nasional (1999), kemudian disusul oleh Perekonomian Indonesia Tahun 2001: Prospek dan Kebijakan dan Perekonomian Indonesia Tahun 2002: Prospek dan Kebijakan. Studi-studi tersebut mewarnai penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000 – 2004) dan APBN TA 2000. (JmL)
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cermin atas performa penyelenggaraan pemeintahan , begitu sebaliknya Selain itu kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berk…