Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. …

Berisi kumpulan peraturan perundangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Membangun Kebersamaan dalam Pemberantasan Korupsi

Berisi Strategi Pemberntasan Korupsi di Indonesia serta Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur Tugas dan Wewenang KPK. (Jml)

Integrito, Vol. 44/VII/Mar-Apr 2015

Integrito (Membangun Negeri Tanpa Korupsi), Vol. 45/VII/ Mei – Juni 2015

Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggar…

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…

Resolusi No. 57/169: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 20…

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang korupsi atau United Convention Against Corruption telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan resolusi Nomor 57/16 telah mengadopsi draf Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangan…

Satu Tahun Komisi Yudisial RI 2006

Buku ini diterbitkan agar masyarakat dapat lebih memahami secara lebih utuh mengenai komisi Yudisial, baik tentang visi, misi dan program kerja. Ke depan, para pengemban amanat di komisi ini insya Allah akan semakin memperkokoh niat, spirit dan komitmen, untuk bersama fungsionaris jajaran peradilan di semua tingkatan dan seluruh lembaga negara , serta elemen masyarakat sipil , melangkah menuju …

Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan

Berdasarkan survey dari Partnership for Governance Reform tahun 2002, terdapat persepsi masyarakat bahwa badan peradilan merupakan merupakan badan terkorup dibandingkan badan-badan lainnya. Survey dari Transparency International menempatkan Badan Peradilan Indonesia dalam kategori badan paling korup diantara badan-badan peradilan lain di dunia. Hal ini ini mendorong KY utuk membuka lembaran put…

2th Komisi Yudisial RI 2005 - 2007

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Per…

Berisi UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disertai Penjelasannya; Keppres RI Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU; dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara…