Satu Tahun Komisi Yudisial RI 2006

Buku ini diterbitkan agar masyarakat dapat lebih memahami secara lebih utuh mengenai komisi Yudisial, baik tentang visi, misi dan program kerja. Ke depan, para pengemban amanat di komisi ini insya Allah akan semakin memperkokoh niat, spirit dan komitmen, untuk bersama fungsionaris jajaran peradilan di semua tingkatan dan seluruh lembaga negara , serta elemen masyarakat sipil , melangkah menuju …

Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan

Berdasarkan survey dari Partnership for Governance Reform tahun 2002, terdapat persepsi masyarakat bahwa badan peradilan merupakan merupakan badan terkorup dibandingkan badan-badan lainnya. Survey dari Transparency International menempatkan Badan Peradilan Indonesia dalam kategori badan paling korup diantara badan-badan peradilan lain di dunia. Hal ini ini mendorong KY utuk membuka lembaran put…

2th Komisi Yudisial RI 2005 - 2007

KOMISI Yudisial Republik Indonesia

2th Komisi Yudisial RI 2005-2007

Berisi pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada publik mengenai hal-hal yang sudah dilakukan selama kurun waktu 2 tahun ini, masyarakat bisa melihat apakah amanah yang mereka percayakan kepada Komisi Yudisial telah dilaksanakan dengan baik . Selain itu, Komisi Yudisial juga ingin berbagi kepada setiap elemen masyarakat mengenai visi ke depan dan harapan kita untuk bisa lebih mendorong terwujud…

Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia

Berisi pandangan-pandangan yang beragam tentang Komisi Yudisial

Peraturan-Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Buku ini berisi Peraturan-Peraturan Komisi Yudiisial RI No. 1 Tahun 2005; No. 2 Tahun 2005; No. 2A Tahun 2005; No. 3 Tahun 2005; No. 4 Tahun 2005; No. 5 Tahun 2005; dan No. 6 Tahun 2005, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Komisi Yudisial RI. (Jml)

Konflik Kepentingan: Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggar…

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. …

Berisi kumpulan peraturan perundangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Membangun Kebersamaan dalam Pemberantasan Korupsi

Berisi Strategi Pemberntasan Korupsi di Indonesia serta Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur Tugas dan Wewenang KPK. (Jml)