Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Infrastruktur dan Perumahan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Utama : Perpres RI Nomor 30 Tahun 2005; dan Buku Utama Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat; Bidang Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan; Bidang Pendanaan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat; Bidang Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan; Bidang Pendanaan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Pendidikan dan Kesehatan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan Bidang Sistem Kelembagaan Daerah. (Jml)
Berisi PP Pengganti UU No. 3/2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 17/2005 Tentang Perubahan Aatas PP RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilengkapi : Putusan MK RI dalam Perkara Pengujian UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah thd UUD 1945; Inspres No. 7/2005 Tentan…
Berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja, terdiri dari 11 Bab, 15 Pasal, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. (Jml)
This book consist : Introduction; Grid characteristics and operation of an NPP; Operating experience with NPPs in grids of limited capacity; Characteristics of NPPs and their compatibility with grids of limited capacity; Integration of NPPs with the grid; Remedial measures based on NPP operational experience; and Expanding the share of nuclear capacity in the generating mix. (Jml)
There was an expectation that the end of the Cold War would herald a new era of peace and stability in which the importance of nuclear weapons was marginalized. Instead, we have been left with a fractious, inter-dependent international community rife with ethnic and religious tension and unbound by super-power competition.