Berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2004, dilengkapi: Pedoman teknis akuntansi barang milik negara pada kementerian negara/lembaga, terdiri (1) 2 buah Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; (2) 2 buah Keputusan Menteri Keuangan RI; dan (3) 1 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. (Jml)
Berisi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006. Dilengkapi : Peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006. Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan pemerintah TA 2005. (Jml)
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara, dilengkapi: Harga satuan umum tahun anggaran 2005; Petunjuk teknis pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2005; Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005. (Jml)
Berisi tentang teori dan aplikasi statistik, subyek yang di bahas adalah tentang statistik, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data distribusi frekuensi,untuk ukuran pemusatan, ukuran fariasi atau dispersi, analisis tolerasi dan regresi linear sederhana, regresi linear berganda dan regresi (trend) non linear, analisis data berkala,indeks musiman dan gerakan siklis, angka indeks, probabi…
-
Berisi Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia (Ham) meliputi: (1) Peraturan di bidang KKN terdiri: 2 buah TAP MPR; 3 buah UU RI; 8 buah PP RI; 3 buah Keppres RI; dan 9 buah Inpres RI; (2) Peraturan di bidang HAM terdiri: 1 buah TAP MPR; 2 buah UU Ri; 1 buah PP Pengganti UU; dan 4 buah Keppres RI. (Jml)
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Berisi beberapa PP RI No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disertai Penjelasannya; PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disertai Penjelasannya; dan PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah disertai Penjelasannya. Dilengkapi : UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Jml)
Berisi : PP RI No. 9/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Penjelasannya, dan PP RI No. 23/2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD. Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penjelasannya; dan Keppres RI No. 1/2003 Tentang DAU Daerah Provinsi Kab.;Kota TA 2003, dan Keppres RI No. 53/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas K…