Berisi informasi yang jelas mengenai berbagai ide ide mendasar perdebatan perdebatan intelektual dan persoalan persoalan mengenai kekuasaan pemerintah negara
Memuat hasil analisa, buah pikiran serta opini, dari sejumlah tokoh-tokoh nasional, yang terkait dengan perkembangan-perkembangan baru dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pembinaan semangat kebangsaan yang cukup komprehensif, yaitu mencakup bahasan di bidang politik, ekonomi, pembinaan karakter, kemandirian bangsa, reformasi birokrasi, penegakan hukum dn lain-lain. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, Buku II, terdiri 3 bagian: (1) Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (3) dan Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Jml)
This book entitled "Indonesia My Homeland" is hoped to fulfill the needs and wants of people to know what developments and progress had been achieved in 2004 - 2009. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 14 Bab, 110 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan ke-4 atas Keppres Nomor 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilengkapi Perpres Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Ditandataangani oleh Presiden RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. (Jml)
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. (Jml)
Berisi 4 Bab, terdiri : Bab I. Ringkasan; Bab II. Perkembangan Ekonomi Makro, Bab III. Pembangunan Hukum; dan Bab IV. Pembangunan Ekonomi. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005 beserta Lampiranya. Dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri 16 Bab, 240 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)