Ditapis dengan
The Design and Evaluation of Physical Protection Systems, Second Edition
This chapter presents the design and evaluation of physical protection systems (PPS), which integrates people, procedures, and equipment for the protection of assets or facilities against theft, sabotage, or other malevolent human attacks. The design of an effective PPS requires a methodical approach in which the designer weighs the objectives of the PPS against available resources and then eva…
The Design Physical Protection Systems
Design and Evaluation of Physical Security Systems, Second Edition, includes updated references to security expectations and changes since 9/11. The threat chapter includes references to new threat capabilities in Weapons of Mass Destruction, and a new figure on hate crime groups in the US. All the technology chapters have been reviewed and updated to include technology in use since 2001, when …
Desain Hot Plate Magnetic Stirrer Berbasis Mikrokontroler AT89S52 (Studi : In…
Proses pencampuran dua jenis zat atau lebih dengan homogen dapat dilakukan dengan cara pengadukan. Laju homogenitas pencampuran dapat dipermudah dengan bantuan pemanasan. Untuk kemudahan dalam proses pengadukan, penulis membuat hot plate magnetic stirrer yang dikontrol secara digital oleh mikrokontroler AT89S52. Hot plate magentic yang dibuat memiliki pengaturan suhu, kecepatan pengadukan dan d…
Daya Mengikat Putusan Arbitrase Dagang Internasional Ditinjau Dari Konvensi N…
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan menggunakan studi dokumen, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian melalui media elektronik. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menun…
Perlindungan Hukum terhadap Operator Berdasarkan Convention on Supplementary …
Perlindungan hukum merupakan hak bagi masing-masing subjek hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir, operator menjadi subjek hukum yang paling bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, operator memerlukan suatu perlindungan hukum sehingga dapat…
Analisis dan Evaluasi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 untuk Mendu…
Sesuai dengan amanat Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa pemantauan dan peninjauan Undang-Undang merupakan bagian dari proses pembentukan UndangUndang yang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dalam Pasal …
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah