-
Pusat kajian kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI melalui kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berhasil melakukan penelitian dan pengkajian terhadap beberapa masalah penting, antara lain mengenai politik ketahanan energi nasional. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan secara utuh dan diterbikan dalam bentuk buku. (Jml)
Berisi rekaman pembangunan kesehatan yang telah dilakukan Departemen Kesehatan pada periode 1999-2004. Materi pembahasan dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan keunggulan dan keberhasilan tetapi lebih kepada “sharing” atau memberikan pengalaman, yang dapat dipetik manfaatnya. (Jml)
Membahas tentang perkembangan gerakan dan pengkhianatan komunisme di Indonesia, mulai dari masuknya komunisme ke Indonesia dan kegiatannya, usaha-usaha perebutan kekuasaan lokal, konsolidasi PKI melalui gerakan legal dan gerakan ilegal, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan munculnya kelompok oposisi Front Demokrasi Rakyat, hingga persiapan pemberontakan PKI di Madiun 1948. (Jml)
Membahas tentang penumpasan pemberontakan PKI 1948, dengan subyek bahasan : Pemberontakan PKI 1948, Persiapan operasi dan pelaksanaannya, berupa Perencanaan dan persiapan operasi, dan Pelaksanaan operasi penumpasan dari barat, Operasi penumpasan dari arah timur, berupa Rencana operasi dan kekuatan pasukan TNI serta pelaksanaan operasi, Operasi penumpasan ke utara (Solo-Purwodadi- Blora-Cepu-Kud…
This book consist : Introduction; Requirements for in-service inspection; Development of the in-service inspection programme; Implementation of the in-service inspection programme; and Inspection techniques. (Jml)
Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan badan internasional dan keselamatan nuklir, maka perlu adanya kajian secara khusus tentang konvensi yang menyangkut kerjasama atau perjanjian dengan badan internasional. Tujuan dari kajian tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan masukan atau komentar terhadap draf/konsep konvensi terkait instalasi dan bahan nuklir (IBN). Metodol…
Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas yang diamanahkan melalui UU No.10/1997 melalui tiga pilar utama yaitu peraturan, perizinan dan inspeksi. Melalui Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN No.2-Rev4/2004 tentang “Tata Laksana Organisasi BAPETEN”, dalam pasal 3 tersebut se…
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Melalui tiga pilar utama kegiatan yaitu pengaturan, perizinan dan inspeksi. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) adalah unit kerja pengkajian yang memiliki tugas dan fungsi melakukan kajian guna me…
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berencana akan mengembanagkan desain reaktor dari jenis pendingin gas dengan temperatur tinggi (High Temperatur Gas-cooled Reactor –HTGR). Pada tahap pertama itu dibangun HTGR dengan daya 10 MWt dengan lokasi di kawasan PUSPITEK, Serpong dalam bentuk reaktor daya non komersial. Dalam pembangunan tersebut telah dilakukan evaluasi tapak pada tahun 2015 dan dii…