Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Utama : Perpres RI Nomor 30 Tahun 2005; dan Buku Utama Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat; Bidang Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan; Bidang Pendanaan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat; Bidang Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan; Bidang Pendanaan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Pendidikan dan Kesehatan. (Jml)
Berisi : Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Buku Rinci : Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan Bidang Sistem Kelembagaan Daerah. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, terdiri dari 13 Bab, 40 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi PP Pengganti UU No. 3/2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 17/2005 Tentang Perubahan Aatas PP RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilengkapi : Putusan MK RI dalam Perkara Pengujian UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah thd UUD 1945; Inspres No. 7/2005 Tentan…
Berisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dilengkapi: Tata cara revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2006; Penetapan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan; Penyampaian rencana penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Forecasting) instansi / satuan kerja pemerintah pusat/daerah. (Jml)
-