Berisi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 14 Bab, 110 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari 14 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, terdiri dari 14 Bab, 39 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada BAPETEN, terdiri dari 6 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Berisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005 beserta Lampiranya. Dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. (Jml)
Berisi program-program pelatihan untuk tahun 2009 di Pusdiklat BATAN. (Jml)
Buku ini membahas tentang rekomendasi rumusan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) atau Indonesia National Leadership Indexs (INLI), yaitu suatu sistem untuk menemukan informasi secara cepat, mudah, dan kategoris tentang standarisasi kualitas kepemimpinan yang relevan dengan konteks universal dan keindonesiaan (partikularistik). (Jml)
Buku ini merupakan simpul-simpul hasil pembahasan Majelis Profesor Riset – LIPI, berbentuk butir-butir kebijakan (policy brief) dalam upaya mengatasi rangkaian persoalan di bidang kehidupan politik nasional, pengelolaan ilmu pengetahuan, pemanfaatan energi, dan penyediaan pangan. Ke empat topik persoalan tersebut sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Meskipun …
Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 9 Pasal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2004, ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Feisal Tamin. (Jml)
Pengkajian konsepsi peraturan tentang clearance level untuk instalasi nuklir ini dilakukan melalui dua cara: kajian literatur mengenai prinsip dan pengalaman tingkat klierens di luar negeri dan IAEA, dan survei di fasilitas penghasil / pengelola limbah padat di BATAN, Wakil Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Inspeksi BAPETEN, staf P3KRBiN, P3TM, P3TkN dan P2PLR BATAN turut serta dalam kegiata…