Berisi tentang teori dan aplikasi statistik, subyek yang di bahas adalah tentang statistik, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data distribusi frekuensi,untuk ukuran pemusatan, ukuran fariasi atau dispersi, analisis tolerasi dan regresi linear sederhana, regresi linear berganda dan regresi (trend) non linear, analisis data berkala,indeks musiman dan gerakan siklis, angka indeks, probabi…
Berisi PP RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri: Pengantar standar akuntansi pemerintahan, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan; Penyajian laporan keuangan; Laporan realissi anggaran; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Akuntansi persediaan; Akuntansi investasi; Akuntansi aset tetap; Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; Akuntansi kewajiban; …
-
-
Berisi Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia (Ham) meliputi: (1) Peraturan di bidang KKN terdiri: 2 buah TAP MPR; 3 buah UU RI; 8 buah PP RI; 3 buah Keppres RI; dan 9 buah Inpres RI; (2) Peraturan di bidang HAM terdiri: 1 buah TAP MPR; 2 buah UU Ri; 1 buah PP Pengganti UU; dan 4 buah Keppres RI. (Jml)
Berisi UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disertai Penjelasannya; UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN disertai Penjelasannya; PP RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi …
Berisi Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan UU Otonomi Daerah: Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, Ppn-BM di Daerah Tahun 2000. Dilengkapi : Kepres RI; Peraturan Mendagri; Keputusan Mendagri; Instruksi Mendagri; UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah; UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara y…
Berisi beberapa PP RI No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan disertai Penjelasannya; PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disertai Penjelasannya; dan PP RI No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah disertai Penjelasannya. Dilengkapi : UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Jml)
Berisi : PP RI No. 9/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Penjelasannya, dan PP RI No. 23/2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD. Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Penjelasannya; dan Keppres RI No. 1/2003 Tentang DAU Daerah Provinsi Kab.;Kota TA 2003, dan Keppres RI No. 53/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas K…
Berisi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Jml)