Berisi kitab undang undang hukum pidana dilengkapi dengan UU No. 27 Thn 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, subyek subyek yang dibahas adalah aturan umum, Kejahatan & Pelanggaran. (Jml)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kitab yang menguraikan hukum positif dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Isi kitab ini terdiri dari empat bagian yaitu Buku Satu tentang Orang, Buku Dua tentang Barang, Buku Tiga tentang Perikatan, dan Buku Empat tentang Pembuktian dan Lewat Waktu. Bahasa dan istilah yang terdapat dalam KUH Perdata ini mudah dipahami karena sudah diganti den…
Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggara Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memil…
Buku ini merefleksikan 5 tahun lingkungan hidup Indonesia (2004-2009) ini menjadi kilas balik selama lima tahun dimana berbagai upaya pengarus-utamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam bentuk kebijakan, startegi, program dan kegiatan. (Jml)
Buku ini berisi laporan pelaksanaan tugas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh KNLH periode tahun 2004 – 2009, mencakup program-program yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah dan strategi ke depan untuk mencapai hasil yang optimal gara pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat terwujud. (Jml)
This book consist : Introduction; Radiological basis for activity concentration values; Development of activity concentration values for radionuclides of artificial origin; Development of exclusion activity concentration values for radionuclides of natural origin; and Activity concentration values. (Jml)
-
-
Berisi 14 buah Undang-Undang RI yang berkaitan dengan Bidang Pertahanan; 3 buah Peraturan Pemerintah RI; 3 buah Keputusan Presiden RI; dan 7 buah Keputusan Menteri Pertahanan RI. (Jml)
Berisi pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada publik mengenai hal-hal yang sudah dilakukan selama kurun waktu 2 tahun ini, masyarakat bisa melihat apakah amanah yang mereka percayakan kepada Komisi Yudisial telah dilaksanakan dengan baik . Selain itu, Komisi Yudisial juga ingin berbagi kepada setiap elemen masyarakat mengenai visi ke depan dan harapan kita untuk bisa lebih mendorong terwujud…