Buku ini berisi Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006, terdiri: (1) Lampiran I (Buku I) Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2005, 5 Bab; (2) Lampiran II (Buku II) Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2005, 33 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan Perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2004, terdiri dari 32 Undang-Undang; 37 Peraturan Pemerintah; 5 Peraturan Presiden; 58 Keputusan Presiden; dan 4 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2004, terdiri dari 32 buah Undang-Undang; 37 buah Peraturan Pemerintah; 5 buah Peraturan Presiden; 58 buah Keputusan Presiden; dan 4 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Buku ini berisi Peraturan perundang-undangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan Juli – Desember 2004, terdiri dari 32 buah Undang-Undang; 37 buah Peraturan Pemerintah; 5 buah Peraturan Presiden; 52 buah Keputusan Presiden; dan 4 buah Instruksi Presiden. (Jml)
Pada umumnya orang beranggapan bahwa konflik itu selalu menimbulkan dampak negatif. Padahal, dalam kondisi tertentu justru konflik perlu untuk kepentingan perubahan dan pengembangan organisasi. Konflik perubahan dan pengembangan (maksudnya pengembangan organisatoris atau pengembangan organisasi dalam arti kata seluas-luasnya) saling berkaitan satu sama lain. Adanya konflik menuntut adanya perub…
Buku ini dapat digunakan untuk mahasiswa berbagai jurusan seperti Ilmu Perpustakaan, Kearsipan, Komunikasi, Manajemen, Administrasi, Dokumentasi dan program Studi lain yang dalam pekerjaannya memerlukan tugas dokumentasi, termasuk didalamnya para dokumentalis, pustakawan, arsiparis, manajer, administrator, komunikator, dan lain sebagainya. (Jml)
Konsep civil society sebagai sebuah gagasan, muncul dari tradisi pemikiran barat yang bisa dilacak keberadaannya dari zaman Yunani kuno. Versi awal dari konsep ini bersumber dari gagasan Aristoteles mengenai politike koinonia yang menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis, dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Dalam bahasa Latin politike koinonia disebut juga …
-
-
-