Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Buku ini berisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan; Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. (Jml)
-
Buku ini berisi Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasannya, terdiri atas VIII Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, subyek yang dibahas: (1) Ketentuan umum; (2) Program pembangunan nasional; (3) Pengendalian dan evaluasi; (4) Ketentuan peralihan; dan (5) Ketentuan penutup. (Jml)
Buku ini mengkaji secara komprehensif dan rinci tentang hal-hal yang diperlukan dalam pengelolaan usaha bisnis berskala internasional yang intinya berkaitan dengan pengenalan lingkungan lokal tempat perusahaan melakukan ekspansi. Dikaji pula keahlian dalam teknik bernegosiasi, pemahaman tentang faktor budaya dalam berkomunikasi, proses perumusan dan implementasi strategi. (Jml)
Membahas tentang bagaimana pengelolaan dana agar digunakan secara efisien untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Berisi UU No. 8/1981 ttg Hukum acara pidana dan penjelasannya; PP No. 27/1983 ttg pelaksanaan dan penjelasannya; Keputusan menteri kehakiman ttg Pedoman pelaksanaan KUHAP berikut keputusan tambahannya
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dilengkapi UU No. 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan APBN Tahun 2006, Peraturan Menkeu No. 55/PMK.02/2006 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007. (Jml)