Buku ini berisi himpunan Undang-Undang bidang keuangan, terdiri 5 Bab yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara; Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Pencucian Uang; Undang-Undang Korupsi; dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. (Jml)
Buku ini sangat penting untuk menangkap dinamika yang terjadi, meskipun buku ini bukan sebagai dasar hukum, namun diharapkan buku ini dapat memperkaya wawasan para penggerak pengadaan dan meningkatkan kompetensi penggerak pengadaan. dengan kompentensi yang cukup dari penggerak pengadaan akan berdampak dapat mempercepat penyediaan fasilitas, baik untuk meningkatkan kinerja kantor sendiri sehingg…
Buku ini berisi penjelasan mengenai dasar-dasar penggunaan Macromedia Flash MX 2004 serta contoh pembuatan CD Company Profile. Juga menjelaskan antara lain pengenalan Macromedia Flash MX Professional 2004; cara membuat dan mengedit objek; bekerja dengan teks serta Layer dan Scene; cara menggunakan warna, membuat animasi, membuat button, dan menggunakan sound dan video; Mengenal ActionScript ser…
-
-
Buku Manajemen Koperasi Edisi 5 ini mengalami perubahan dengan penambahan : Perkembangan koperasi di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 tanggal 21 Oktober 1992 tentang perkoperasian. Sebagai up-date buku edisi ke 3. Undang-Undang yang lama masih tetap dimuat untuk bahan perbandingan saja karena peraturan pelaksanaannya masih berlaku. (Jml)
Berisi Strategi Pemberntasan Korupsi di Indonesia serta Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur Tugas dan Wewenang KPK. (Jml)
Buku ini berisi informasi mengenai logam tanah jarang nasional maupun internasional mulai dari mula jadi, penambangan, pengolahan, kebijakan, pengelolaan lingkungan, keekonomian dan studi kasus. Informasi yang disajikan bersumber dari kajian literatur dan hasil penelitian yang telah dilakukan di lingkungan istansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri yang dapat dipertanggungjawabkan d…
-
Buku ini menceritakan tentang mulai bangkitnya pembangunan di desa-desa yang dimulai dari daerah pinggiran sesuai konsep Nawa Cita (Sembilan Program Prioritas) Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada 74.093 desa yang harus dibangun dengan dana mencapai rata-rata 1,4 milyar per desa.