Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dilengkapi dengan UU no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi; UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil; Keppres no. 24 tahun 1999 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dewan koperasi Indonesia; dan 6 Keputusan Menteri tahun 1998 dan 1999. (Jml)
Buku ini berisi Himpunan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran I, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 134 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2002; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2002. (Jml)
This book consist : Introduction; Origin and characteristics of chemically toxic LILW; Regulatory approaches for waste management; Pre-disposal management of LILW containing chmically toxic components; Waste disposal; Safety assessment; and Concluding remarks. (Jml)
-
Buku ini berisi Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2098/2006 Tentang Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Terbita Januari 2007, diterbitkan oleh Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta, dtandatangani oleh Sekretaris Daerah Ritola Tasmaya a.n. Gubernur DKI Jakarta. (Jml)
Buku ini berisi UUD 1945 dilengkapi UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Perpres No. 61/2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan legislasi nasional; Perpres No. 68/2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan PP dan rancangan Perpres; Perpres No. 1/2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan per…
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dilengkapi Keputusan Menteri Keuangan antara lain: Alokasi DAK Dana Reboisasi APBN TA 2003 Untuk Tahap I (Pertama); Harga Satuan Umum TA 2004; dan Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Non Dana Reboisasi TA 2004. (Jml)
Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Buku ini berisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan; Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. (Jml)
Buku ini berisi Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta Peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (Jml)