Bahan Diklat

Modul BPTC IN-30 Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

---

Modul BPTC IN-30 Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir disusun oleh Bapak Amil Mardha dan diterbitkan oleh Balai Diklat BAPETEN pada tahun 2011.

Penggunaan tenaga nuklir sebagai sumber energi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan energi global. Namun, risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan tak bisa diabaikan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan sistem pertanggungjawaban yang kuat diperlukan untuk memastikan keselamatan publik dan lingkungan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN menekankan pentingnya pertanggungjawaban kerugian nuklir melalui pelatihan dan regulasi. Berdasarkan modul pelatihan yang dirilis, BAPETEN menjelaskan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir mengandung risiko radiasi yang serius jika tidak dikelola dengan benar. Setiap kecelakaan yang melibatkan bahan nuklir dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kecelakaan.

Konvensi Internasional Menjamin Kompensasi bagi Korban Nuklir
Dalam upaya memastikan keamanan dan perlindungan, berbagai konvensi internasional telah ditetapkan, termasuk Konvensi Wina 1963 dan revisinya pada tahun 1997. Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk menetapkan standar minimum kompensasi dan memastikan bahwa korban kecelakaan nuklir mendapatkan ganti rugi yang layak. Konvensi internasional tersebut juga mendorong kerjasama lintas negara dalam penanganan kecelakaan nuklir yang memiliki dampak luas.

Prinsip Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
Prinsip "tanggung jawab mutlak" yang diterapkan dalam sistem pertanggungjawaban nuklir berarti bahwa operator instalasi nuklir harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi akibat kecelakaan nuklir, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Ini berbeda dengan hukum pada umumnya, di mana tanggung jawab sering kali harus didasarkan pada kesalahan atau kelalaian. Namun, tanggung jawab ini dapat dibatasi jumlahnya sesuai ketentuan internasional, guna mencegah beban yang terlalu berat bagi pengusaha instalasi nuklir.

Sistem Pertanggungjawaban di Berbagai Negara
Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, memiliki sistem yang berbeda untuk menangani kompensasi kerugian akibat kecelakaan nuklir. Amerika, misalnya, telah menerapkan Price-Anderson Act yang menyediakan dana kompensasi besar bagi korban kecelakaan nuklir, sementara Korea dan Jepang menetapkan jaminan keuangan berdasarkan potensi risiko dari setiap instalasi nuklir.

Indonesia Tetapkan Batas Pertanggungjawaban hingga Rp 4 Triliun
Di Indonesia, regulasi mengenai pertanggungjawaban nuklir diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009. Aturan ini menetapkan batas maksimum kompensasi sebesar Rp 4 triliun per kejadian kecelakaan nuklir. Selain itu, aturan tersebut juga mencakup kompensasi untuk kerusakan harta benda, kesehatan, serta pencemaran lingkungan akibat radiasi.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan risiko yang mungkin terjadi (Tim Perpustakaan).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

621.48336 AMI M

Penerbit

Jakarta : Balai Diklat Bapeten., 2011

Deskripsi Fisik

32p.: illus.; pdf.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

621.48336 AMI M

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kerugian Nuklir
Pertanggungjawaban

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar