Artikel
Identifikasi Bahaya Keamanan Siber pada Perizinan Bahan Nuklir Online di Indonesia | JUPETEN 2023
Bahaya keamanan siber pada perizinan bahan nuklir online di Indonesia telah teridentifikasi. Kajian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Saat ini, perizinan bahan nuklir online di Indonesia masih dalam pengembangan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang dikoordinasi oleh Kementerian Penanaman Modal. Sistem perizinan instalasi nuklir merupakan bagian dari sistem OSS, dan BAPETEN mengeluarkan izin pemberitahuan dalam sistem tersebut. Dalam proses integrasi data, terdapat kemungkinan terjadinya bahaya pada kemanan siber terutama pada keamanan data pribadi.
Pada tahun 2021, perizinan bahan nuklir online sudah dilakukan uji coba dengan pemegang izin. Ada begitu banyak umpan balik tentang bahaya keamanan siber. Makalah ini membahas beberapa rekomendasi yang diajukan untuk melindungi keamanan siber dalam sistem perizinan online, yang meliputi lembaga yang berwenang dalam keamanan siber, menerapkan bahaya pertahanan aktif dengan mengurangi kompleksitas birokrasi, dan meningkatkan sistem kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, anggaran, proses bisnis, program kerja, dan sebagainya. Hasil identifikasi yang berkaitan dengan keterlibatan publik dalam fitur sistem online antara lain kebocoran data pribadi, bahaya peretasan, bahaya bom email, spam, cracker kata sandi, botnet, bahaya kejadian Distributed Denial of Service (DDoS), Spoofing, dan Phishing. Dari identifikasi bahaya tersebut, BAPETEN perlu melakukan penyaringan informasi bahan nuklir di Balis L-Nino dan penambahan fasilitas pengaman data. Informasi dalam lisensi harus bersifat umum dan dalam hal kuota jumlah total, volume maksimum, dan berat maksimum, yang merupakan kapasitas maksimum bahan nuklir.
Judul | Edisi | Bahasa |
---|---|---|
Certificate no. 000358 / Nuclear Devastation in Kazakhstan, Ukraine, Belarus, the Urals and Siberia | - | en |