Artikel
Strategi Kebijakan Pengawasan Pembangunan PLTN SMR di Indonesia | Prosiding SKN 2023
Untuk mengantisipasi perkembangan permohonan pembangunan PLTN jenis SMR (Small Modular Reactor) yang memiliki berbagai ukuran dan teknologi di Indonesia, dimana belum tersedia peraturan yang mendukung diperlukan pengembangan pengawasan yang komprehensif. Secara umum peraturan ketenaganukliran di Indonesia telah selaras dengan fitur teknologi reaktor berpendingin air ringan besar yang spesifik. Pengembangan peraturan perlu dilakukan mengingat Badan Pengawas tidak mungkin mengantisipasi semua kondisi unik dan mengatur masing-masing dari berbagai desain berbeda dan menetapkan persyaratan secara preskriptif dengan segera. Pendekatan yang disiapkan adalah pra lisensi sebelum dimulainya tahap perizinan dengan mengambil pelajaran dari proses perizinan reaktor berpendingin air ringan, serta pengembangan peraturan melalui perancangan perizinan secara pipelining dan pendekatan bertingkat. Untuk menjembatani permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan teknologi baru PLTN tersebut diperlukan kebijakan dari Badan Pengawas. Kebijakan ini bisa diujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan. Dalam makalah ini dilakukan penyusunan kajian sebagai dasar usulan strategi kebijakan untuk mengantisipasi pembangunan PLTN jenis SMR di Indonesia dari aspek keselamatan. Strategi kebijakan disusun berdasarkan penerapan peraturan dengan referensi peraturan yang telah ada di Indonesia maupun dari negara lain. Strategi kebijakan diturunkan dari SWOT Bapeten. Strategi kebijakan merupakan artikulasi dari aspek peraturan untuk perizinan, regulasi PLTN terapung dan Kerjasama. Dengan adanya strategi kebijakan ini diharapkan pembangunan PLTN jenis SMR yang menggunakan teknologi baru tersebut dapat terjamin aspek keselamatannya.