Artikel

ANALISIS PASAL 9, PASAL 13, PASAL 23, DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 | Prosiding SKN 2019

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran) diundangkan sebelum era reformasi berlangsung. Setelah era reformasi 1998, suasana kebatinan hukum di Indonesia berubah, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sampai dengan 4 (empat) kali untuk dapat menyesuaikan dengan semangat supremasi hukum, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan antar cabang kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan sistem checks and balances, penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, penguatan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, dan pengaturan hal-hal yang mendasar di berbagai bidang kehidupan bernegara. Untuk itu beberapa ketentuan dalam UU Ketenaganukliran menjadi tidak sesuai dengan UUD 1945. Makalah ini mencoba melakukan tinjauan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 23, dan Pasal 34 UU Ketenaganukliran terhadap UUD 1945.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 TAU A

Penerbit

Bandung : BAPETEN., 2019

Deskripsi Fisik

6p. : Illus. ; pdf

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1412-3258

Klasifikasi

342.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peraturan Ketenaganukliran

Info Detail Spesifik

Prosiding SKN 2019

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar