PERPUSTAKAAN BAPETEN

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TANTANGAN DALAM PROSES PERIZINAN PLTN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 | Prosiding SKN 2019
Penanda Bagikan

Artikel

TANTANGAN DALAM PROSES PERIZINAN PLTN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 | Prosiding SKN 2019

Alamsyah, Reno - Nama Orang;

Telah dilakukan suatu kajian mengenai tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam proses perizinan PLTN bedasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. Hal ini perlu untuk dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa pengajuan usul pembangunan PLTN di Indonesia. BAPETEN bahkan telah menerbitkan izin tapak reaktor daya nonkomersial yang diajukan BATAN berlokasi di kawasan Puspiptek Serpong. Pelayanan perizinan pemanfaatan PLTN diatur dalam Peraturan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dalam proses perizinan PLTN sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, serta untuk mengidentifikasi peluang penyelesaiannya. Mengingat luasnya cakupan regulasi ini, dan dengan menimbang tingkat urgensinya, maka lingkup yang dipilih adalah untuk perizinan PLTN dan dengan mengecualikan pembahasan mengenai masalah dekomisioning dan pertanggung-jawaban kerugian nuklir. Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif, analitik dan kualitatif. Hasil identifikasi menunjukkan berbagai tantangan dalam berbagi bidang, seperti administrasi keselamatan, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, proses dan tahapan perizinan, penerapan pendekatan bertingkat, dan berbagai masalah teknis keselamatan lain. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat bebagai tantangan pada kandungan Peraturan Pemerintah tersebut untuk lingkup perizinan PLTN; dan bahwa sebagian persoalan ini dapat diselesaikan dengan mereview dan merevisi regulasi ini berdasarkan PUU terkait, dan perjanjian, standar dan praktik yang baik secara internasional. Sebagian lain dapat dijawab dengan terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat kebijakan nasional.


Ketersediaan
#
PERPUSTAKAAN BAPETEN (600) 621.483 ALA T
A0496/2026
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Regulasi dan Keselamatan Nuklir Menyongsong Industri 4.0
No. Panggil
621.483 ALA T
Penerbit
Bandung : BAPETEN & Universitas Padjajaran., 2019
Deskripsi Fisik
9p. : Illus. ; pdf
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
1412-3258
Klasifikasi
621.483
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
2019
Subjek
PLTN
Perizinan
Info Detail Spesifik
Prosiding SKN 2019
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait
JudulEdisiBahasa
REKOMENDASI KEBIJAKAN PRA PERIZINAN PLTN DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20232023id
Lampiran Berkas
  • TANTANGAN DALAM PROSES PERIZINAN PLTN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 | Prosiding SKN 2019
    Baca/Unduh PDF
    Other Resource Link
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN BAPETEN
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan BAPETEN adalah perpustakaan khusus LPNK yang menyediakan berbagai informasi dan referensi terkait pengawasan ketenaganukliran.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?