Artikel

URGENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR | Prosiding SKN 2018

---

Salah satu usulan dalam penyusunan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran adalah perlunya penegakan hukum dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dilengkapi dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing untuk membantu fungsi penyidik Kepolisian RI. Permasalahan yang diangkat pada makalah ini terkait dengan urgensi akan eksistensiPPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga nuklir. PPNS pada BAPETEN, melalui kekuasaan yang diamanatkan Undang-Undang Ketenaganukliran yang baru, nantinya diharapkan menjadi aparatur penegak hukum pertama dalam penegakan hukum pidana dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Peningkatan Optimisasi Proteksi Radiasi dalam Pengawasan Ketenaganukliran yang Terpadu

No. Panggil

344.046 TAU U

Penerbit

Malang : Bapeten & Universitas Brawijaya., 2018

Deskripsi Fisik

6p. : Illus. ; pdf

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1412-3258

Klasifikasi

344.046

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

2018

Subjek

Regulasi Nuklir

Info Detail Spesifik

Prosiding SKN 2018

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar