Artikel
REVOLUSI PELAYANAN PERIZINAN DALAM BERUSAHA PADA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN MELALUI KERANGKA INTERGATED SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) UNTUK PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA | Prosiding SKN 2018
Revolusi pelayanan perizinan berusaha sektor ketenaganukliran akan dilakukan melalui kerangka perizinan terintegrasi secara elektronik intergated sistem online single submission (OSS) untuk perizinan tenaga nuklir di Indonesia. Pengawasan Ketenaganukliran melalui Perizinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Kepastian berusaha bagi sektor Ketenaganukliran menuntut BAPETEN harus selalu melaksanakan inovasi dan pengurangan jalur birokrasi pada proses pelayanan, menghilangkan kewajiban pemohon untuk datang langsung atau berhadapan langsung dengan petugas pelayanan yang berpotensi pada Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan gratifikasi kepada pihak pelayan.BAPETEN melaksanakan sistem pelayanan perizinan Online melalui Balis (BAPETEN Licensing and Inspection System) versi 2.0. Permohonan dapat diajukan dalam waktu 24/7, dengan persyaratan yang jelas diketahui oleh pemohon. Perkembangan terkini dilakukan oleh pemerintah RI dalam memberikan kepastian layanan kepada pihak Pelaku Usaha, dengan menerbitkan Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan Peraturan Pemerintan nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektonik yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik integratedOnline Single Submission (OSS) yang di inisiasi Kementerian Koordinator Perekonomian RI.Revolusi mendasar dalam sistem terbaru ini adalah OSS mengintegrasikan seluruh sistem Perizinan Kementerian/Lembaga (K/L). BAPETEN bersiap melaksanakan intergrasi sistem dan modifikasi proses bisnis dalam rangka OSS ini dengan mempersiapkan sistem IT yang dapat mengintegrasikan data ke dalam server IT OSS, secara paralel dilakukan revisi peraturan lembaga tentang Service Level Arragement (SLA) perizinan pemanfaatan tenaga nuklir agar sesuai dengan kebijakan OSS.
| Judul | Edisi | Bahasa |
|---|---|---|
| Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2000 Tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | - | id |