Artikel
URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN MENGENAI SERTIFIKASI PRODUK NUKLIR | Prosiding SKN 2018
Trend perkembangan penggunaan dan pemanfaatan Tenaga Nuklir di dunia menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal tersebut didasarkan oleh pemikiran dan penelitian yang menunjukkan bahwa tenaga nuklir merupakan salah satu sumber energi berkelanjutan. Penggunaan dan pemanfaatan tenaga nuklir ini tidak hanya urusan Pembangkit Listrik namun juga pemanfaatan yang menyentuh lini kehidupan manusia seperti bidang kesehatan, pangan dan holtikultura. Sejalan dengan hal tersebut, pengunaan dan pemanfaataan tenaga nuklir di Indonesia pun mengalami peningkatan, terutama dibidang penelitian dan kesehatan. Berbagai produk nuklir hadir melengkapi kebutuhan tersebut. Untuk mendukung terciptanya iklim usaha di bidang Industri Nuklir dan melindungi pekerja dan masyarakat maka produk-produk nuklir yang hadir harus memiliki proses sertifikasi produk nuklir untuk memperoleh sertifikat tanda penggunaan SNI masing-masing produk. Tujuan penulisan ini untuk menyampaikan hal-hal utama atau pokok-pokok pikiran yang harus dicakup dalam peraturan mengenai sertifikasi produk nuklir sebagai salah satu infrastruktur sertifikasi. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis normatif melalui upaya inventarisasi peraturan dan analisis deskriptif. Untuk mendapatkan model peraturan yang sesuai, metode perbandingan hukum juga digunakan. Hasil dari studi perbandingan hukum tersebut dinyatakan bahwa untuk menghasilkan proses sertifikasi produk nuklir diperlukan suatu regulasi teknis yang mempersyaratkan bahwa produsen harus memiliki sertifikat masing-masing produk yang dihasilkannya. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai sertifikasi produk nuklir sangat diperlukan dan termasuk didalamnya unsur-unsur yang harus dipenuhi, dimulai dengan identifikasi produk yang akan disertifikasi, keterlibatan stakeholder, skema sertifikasi, pemberlakuan wajib sertifikasi, penerbitan, hingga sampai pada proses pembinaan dan pengawasan sertifikasi oleh Badan Pengawas. Pada akhirnya sebagai kesimpulan, peraturan yang komprehensif sangat dibutuhkan sebagai salah satu bagian dari infrastruktur proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh BAPETEN.
| Judul | Edisi | Bahasa |
|---|---|---|
| TINJAUAN DAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PRODUK NUKLIR DI INDONESIA | Prosiding SKN 2019 | 2019 | id |