Membahas tema pokok tentang independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, presidensialisme dan konsolidasi demokrasi serta penguatan DPD dalam konteks parlemen bikameral
berisi UUD Negara Republik Indonesia 1945, UUD Republik Indonesia Serikat 1949 UUD Sementara 1950 dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (pasca amandemen)
Berisi informasi yang jelas mengenai berbagai ide ide mendasar perdebatan perdebatan intelektual dan persoalan persoalan mengenai kekuasaan pemerintah negara
Pengkajian pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan sebagai bahan pendukung kebijakan pengawasan. Kajian dilakukan melalui pemahaman panduan internasional dan nasional serta melalui pertemuan/diskusi yang dilakukan diantara tim pelaksana dan unit kerja pengawasan BAPETEN. Hasil kajian di…
Dewasa ini, agenda reforma agraria, yang ditujukan pertama-tama mengubah struktur agraria dan memperbaiki akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam, telah kembali menjadi pokok bahasan terdepan dan mungkin bakal menjadi bagian inti dari agenda pembangunan dari berbagai badan-badan internasional dan berbagai negara Asia dan Amerika Latin. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkai kegiatan …
Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); Pajak penghasilan (PPh); Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mawah (PPN & PPnBM) Bea material; Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Berisi peraturan peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan, Peraturan Kepala LAN, Peraturan Kapolri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian yang di tetapkan / di undangkan tahun 2008