Ditapis dengan
Sistem Inovasi Nasional: Prosiding Seminar Nasional Sistem Inovasi Nasional, …
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku II) ini berisi makalah-makalah dari para pembicara yang terkait kebijakan publik dalam inovasi industri. Dalam buku ini dipaparkan pemikiran-pemikiran yang diharapkan dapat mendorong munculnya kebijakan maupun memperkuat kebijakan publik terkait sistem inovasi di Indonesia. (Jml)
Sistem Inovasi Nasional: Prosiding Seminar Nasional Sistem Inovasi Nasional, …
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku IV) ini berisi makalah-makalah pembicara yang mengandung pemikiran dan pengalaman terkait pengembangan industri berbasis inovasi teknologi. Dalam buku ini terangkum pemikiran-pemikiran berbagai pihak yang dipandang mempengaruhi atau yang memperlihatkan keadaan, khususnya terkait dengan industri tertentu, sistem inovasi nasional. (Jml)
Kajian Kebijakan Publik
Modul 2 Kajian Kebijakan Publik disusun untuk membantu para peserta, penyelenggara, widyaiswara maupun penceramah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Mata Diklat Kajian Kebijakan Publik dapat berlangsung secara terencana, terarah, dan lebih efektif. Modul 2 ini membahas Manajemen Kebijakan Publik, berisi Dinamika Proses Kebijakan, dan Proses Kebijakan Dalam Dimensi Teknis.
Sistem Inovasi Nasional: Prosiding Seminar Nasional Sistem Inovasi Nasional, …
Buku prosiding sistem inovasi nasional (Buku III) ini berisi makalah-makalah pembicara yang terkait dengan pemikiran dan pengkajian sains dan teknologi (Science and Technology Studies) yang diharapkan akan mendorong inovasi industri. Dalam buku ini teranghkung pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak baik dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan maupun lembaga lainnya tentang b…
Kebijakan Publik Pro Civil Society
Konsep civil society sebagai sebuah gagasan, muncul dari tradisi pemikiran barat yang bisa dilacak keberadaannya dari zaman Yunani kuno. Versi awal dari konsep ini bersumber dari gagasan Aristoteles mengenai politike koinonia yang menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis, dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Dalam bahasa Latin politike koinonia disebut juga …
Kebijakan Pengawasan Tenaga Nuklir
PPT ini berisikan Kebijakan Pengawasan Tenaga Nuklir yang disampaikan oleh Ahmad Ciptadi Syuryavin yang disampaikan pada pelatihan BPTC bidang FRZR yang diselenggarakan pada 12-21 Juni 2023. (AR)
Keputusan Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Nomo…
Buku ini berisi Keputusan Kepala Biro Administrasi Sarana Peerkotaan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 64/-1.824.14 Tentang Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Propinsi DKI jakarta Periode : Januari 2007 merupakan pedoman bagi Kepala Unit / Satuan Kerja Pengguna Anggaran, Panitia Lelang dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk keperluan …
SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2098/2006 Tentang Patokan Harga Satu…
Buku ini berisi Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2098/2006 Tentang Patokan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Terbita Januari 2007, diterbitkan oleh Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta, dtandatangani oleh Sekretaris Daerah Ritola Tasmaya a.n. Gubernur DKI Jakarta. (Jml)
Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007: Penge…
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cermin atas performa penyelenggaraan pemeintahan , begitu sebaliknya Selain itu kita merasakan betapa pentingnya peranan investasi swasta untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih berkualitas dan berk…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah