Berisi tentang kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. (Jml)
Untuk dapat memperoleh pengertian tentang Hukum Pidana pada umumnya dan KUHP pada khususnya, tidak cukup hanya menyelidiki apa yang tersurat dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu saja, tetapi harus pula diselidiki apa yang tersirat di dalamnya sesuai dengan makna yang diberikan dan maksud yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu serta bagaimana pula penerapannya dalam praktek. (Jml)
Berisi uraian tentang analisis jabatan di lingkungan Biro Pemasyarakatan dan Kerjasama Sains dan Teknologi Badan Tenaga Atom Nasional tahun 1990. (Jml)
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) merupakan jabatan karir yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan. Karena kedudukan JFPH adalah jabatan karir, maka konsekuensinya…
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) merupakan jabatan karir yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan. Karena kedudukan JFPH adalah jabatan karir, maka konsekuensinya…
Menyajikan materi tentang penemuan hukum dan pemecahan masalah-masalah hukum
Berisi kitab undang undang hukum pidana dilengkapi dengan UU No. 27 Thn 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, subyek subyek yang dibahas adalah aturan umum, Kejahatan & Pelanggaran. (Jml)
Berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara lengkap disertai dengan Pelaksanaan KUHAP; Pedoman Pelaksanaan KUHAP; dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dengan penjelasannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya. (Jml)
Membahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu membahas yang menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan peran polisi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan…