Mengkaji Untuk Negeri Bebas Korupsi

Buku ini berisi 44 ringkasan dari 125 kajian yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Kajian yang dilaksanakan Litbang KPK ini menitikberatkan pada celah potensi tindak pidana korupsi pada sistem dan upaya perubahan yang diarahkan pada sistem, bukan perorangan. Setiap rangkuman kajian dalam buku ini membahas atasan, permasalahan potensi korupsi, hingga saran perbaikan dan tindak lanjutnya. …

Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

183 p. : illus. ; 24,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006: Survei di Antara Pelaku Bisnis di 32 …

Berisi data dan informasi tentang indeks Persepsi Korupsi 32 kota Indonesia tahun 2006. Terdapat penambahan jumlah kota sebanyak 11 buah dibanding jumah kota yang di survey pada tahun 2004. Penambahan jumlah kota ini agar bisa memperdalam temuan-temuan dan sekaligus memperkaya dan melengkapi buku laporan ini. (Jml)

Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia

-

Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sistematika pembahasan buku ini terdiri atas tiga bagian yaitu : 1. Pengantar yang memberikan pandangan dari tempat yang tinggi (bird's eye view) mengenai korupsi di Indonesia dan uraian singkat mengenai KPK serta ringkasan kasus-kasus tipikor tahun 2008. 2. Konsep Dasar, berisi konsep hukum yang terpenting dalam konteks buku ini, dan 3. Praktik dan harapan yang menyajikan praktik-praktik hari…

Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Resolusi No. 57/169: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 20…

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang korupsi atau United Convention Against Corruption telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan resolusi Nomor 57/16 telah mengadopsi draf Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangan…

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. …

Berisi kumpulan peraturan perundangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Berisi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPKPN untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Jml)

Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Berisi : 2 buah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 5 buah UU RI; 10 buah PP RI; 1 buah Perpres RI; 7 buah Keppres RI; 10 buah Inspres RI; dan 2 buah Kep. Menkeu RI. (Jml)