Berisi 5 buah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15, 16, 17, 18, dan 25 Tahun 2005; serta 53 buah Peraturan Presiden RI Nomor : 1 s/d Nomor 4, Nomor 12 s/d Nomor 15, dan Nomor 20 s/d Nomor 64. (Jml)
Berisi Petunjuk lebih lanjut SE.DJA No. SE-28/A/31/0397; Pembayaran gaji pokok baru bagi PNS mulai 1 April 1997; Contoh perhitungan Pph pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, dan para pensiunan; Pengelolaan belanja pegawai; Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD; Penghentian gaji PNS; Uang tunggu; SKPP; Penatausahaan dan pelaporan; Contoh blanko daftar gaji untuk pengajuan SPP belan…
Berisi PP RI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP RI No. 29/1997 Tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, dan PP RI Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dilengkapi : Pokok-pokok Kepegawaian; Formasi, Pengadaan, Kenaikan Pangkat dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. (Jml)
Berisi PP RI Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, dan PP RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol. Dilengkapi : PP No. 2/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; Keppres No. 42/2004 Tentang Pengadaan PNS TA 2004; Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; dan Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabunga…
Peraturan gaji baru PNS, TNI, POLRI, Hakim; Tunjangan jabatan fungsional; Tunjangan jabatan struktural; Pensiun pokok PNS, janda/dudanya; Pedoman pendataan dan pengelolaan tenaga honorer; Pedoman pelaksanaan CPNS; Bantuan keuangan kepada partai politik; PNS yang menduduki jabatan rangkap; Pengangkatan honorer menjadi CPNS; Anggaran dasarkorps; Pembinaan KORPS dan kode etik PNS; Iuran dan manfaa…
Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : 3 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran : No. SE-11/A/51/0194, No. SE-12/A/51/0194, dan No. SE-13/A/51/0294. (Jml)
Berisi Keppres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres No. 17/2000) dilengkapi : Keppres No. 15 Tahun 2002; SKB MenKeu dan Kepala Bappenas; Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga; Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah; SE DJA; UU No. 19/2001 Tentang APBN 2002; dan UU Jasa Konstruksi Tahun …
Buku ini merupakan salah satu wujud komintmen Kabutapen Sumenep dalam mewujudkan pelayanan publik yang PRIMA guna mewujudkan tujuan dari Visi Super Mantap. (AR)
Berisi PP Pengganti UU No. 3/2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan PP RI No. 17/2005 Tentang Perubahan Aatas PP RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilengkapi : Putusan MK RI dalam Perkara Pengujian UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah thd UUD 1945; Inspres No. 7/2005 Tentan…