Sinergi yg luar biasa dari para ilmuwan yg bekerja dengan motivasi spiritual, masyarakat yg terdidik dgn budaya rasional, dan negara yg memberikan iklim yang kondusif dan fasilitas terbaik agar ilmu dan teknologi berkembang pesat demi misi Islam yg rahmatal lil alamin. Inilah yang akan ditunjukkan buku ini.
Pengkajian pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pengembangan sistem perizinan di bidang kesehatan sebagai bahan pendukung kebijakan pengawasan. Kajian dilakukan melalui pemahaman panduan internasional dan nasional serta melalui pertemuan/diskusi yang dilakukan diantara tim pelaksana dan unit kerja pengawasan BAPETEN. Hasil kajian di…
Dewasa ini, agenda reforma agraria, yang ditujukan pertama-tama mengubah struktur agraria dan memperbaiki akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam, telah kembali menjadi pokok bahasan terdepan dan mungkin bakal menjadi bagian inti dari agenda pembangunan dari berbagai badan-badan internasional dan berbagai negara Asia dan Amerika Latin. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkai kegiatan …
Since 9/11 many books have been published on Islamic terrorism, but few of these have considered the issue from the perspective of strategic studies or in terms of an “insurgency.” As a result, much of this literature ignores the process of radicalisation and fails to ascertain why some people turn to terrorism, while others from the same background do not. To counter this trend, Explaining…
Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); Pajak penghasilan (PPh); Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mawah (PPN & PPnBM) Bea material; Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Berisi peraturan peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Pertahanan, Peraturan Kepala LAN, Peraturan Kapolri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian yang di tetapkan / di undangkan tahun 2008
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dilengkapi dengan UU no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi; UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil; Keppres no. 24 tahun 1999 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dewan koperasi Indonesia; dan 6 Keputusan Menteri tahun 1998 dan 1999. (Jml)