Berisi Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilengkapi : 3 buah Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran : No. SE-11/A/51/0194, No. SE-12/A/51/0194, dan No. SE-13/A/51/0294. (Jml)
Berisi Keppres RI No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres No. 17/2000) dilengkapi : Keppres No. 15 Tahun 2002; SKB MenKeu dan Kepala Bappenas; Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga; Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah; SE DJA; UU No. 19/2001 Tentang APBN 2002; dan UU Jasa Konstruksi Tahun …
Berisi Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 & Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dilengkapi: Standar biaya TA 2006; Inpres No. 11 Tahun 2005 tentang perjalanan dinas; dan Pedoman standar biaya perjalanan dinas DN & LN. (Jml)
Buku ini berisi petunjuk sederhana guna membantu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diupayakan setara dengan standar akuntansi internasional, sekaligus membantu melakukan sosialissi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di kalangan masyarakat luas. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran III Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, terdiri dari 8 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, terdiri 4 Bab beserta lampirannya, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku II, terdiri dari 9 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Berisi Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 14 Bab, 110 Pasal, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Berisi UU RI No.13 Th.2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2006