Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik

Membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di Indonesia.

Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua)

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. (Jml)

Berita Negara RI Tahun 2007 : No. 1-52 (Digital)

-

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I / Edisi Ketiga

Membahas tentang perkembangan administrasi negara yang sangat diperlukan bagi masyarakat sehingga secara luas dapat diketahui, organisasi, tata kerja serta tugas dan kegiatan berbagai institusi kelembagaan di lingkungan Pemerintah. (Jml)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Membahas tentang acuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi Pemerintah.

KOMISI Yudisial Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

CD0042

BERITA Negara RI Thn. 2007 : No. 4675-4799

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

CD0071

Pelayanan Publik Dalam Berita 2007

Seiring berjalannya waktu, kini pers semakin memahami bahwa pelayanan publik yang semakin berkualitas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah memang pantas ditampilkan sebagai berita. Hal ini terbukti, dalam tahun 2007 saja, begitu banyak media yang memahami betapa pentingnya membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan, yang antara lain dengan menginformasikan berbagai kemajuan yang tel…

Pedoman Umum Evaluasi LAKIP

Berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 9 Pasal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2004, ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Feisal Tamin. (Jml)

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan UU RI No. 25/20…

Buku ini berisi UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN. (Jml)