Buku ini berisi Lampiran III Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, terdiri dari 8 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, terdiri 4 Bab beserta lampirannya, ditandatangani oleh Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 serta Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2003, terdiri 13 Bab, ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri. (Jml)
Buku ini berisi Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Buku II, terdiri dari 33 Bab, ditanda tangani oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, terdiri 4 Bab beserta lampirannya, ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (Jml)
Buku ini berisi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dilengkapi Keputusan Menteri Keuangan antara lain: Alokasi DAK Dana Reboisasi APBN TA 2003 Untuk Tahap I (Pertama); Harga Satuan Umum TA 2004; dan Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Non Dana Reboisasi TA 2004. (Jml)
Buku ini berisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan; Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan; Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. (Jml)
Membahas konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengenai landasan hukum keuangan negara , pengelolaan dan pengelola keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, pengembalian kerugian negara di luar dan melalui peradilan, anggaran negara, dan lain-lain
Buku ini berisi himpunan Undang-Undang bidang keuangan, terdiri 5 Bab yaitu: Undang-Undang Keuangan Negara; Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Pencucian Uang; Undang-Undang Korupsi; dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. (Jml)
Buku ini berisi Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 2004 (Perubahan Atas Keppres 42 Th. 2002, dilengkapi Instruksi Presiden RI; Keputusan Menteri Keuangan RI; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran; Peraturan Pemerintah RI; Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. (Jml)